Profil Pimpinan

Tugas dan Fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Tugas Gubernur:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Wakil Gubernur:

1. Membantu Gubernur dalam:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi.

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementar.
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Gubernur 

KEPALA DINAS

Nama:

Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H.

Jabatan:

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB

Riwayat Jabatan:

• Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kantor Camat Cakranegara, Kota Mataram

• Kepala Subbagian Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Mataram

• Camat Cakranegara

• Staf Ahli Wali Kota Mataram

• Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Mataram

• Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi NTB

• Penjabat Sementara Bupati Lombok Timur

• Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB

• Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB

• Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial & Kemasyarakatan

• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, & Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB (dan Dilantik sebagai Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB) 

Pendidikan:

• Sarjana (S1): Ilmu Administrasi Pemerintahan – Universitas Muhammadiyah Mataram

• Magister (S2): Hukum Keluarga Islam – Universitas Muhammadiyah Mataram 

• Doktor (S3): Pendidikan Agama Islam – Universitas Islam Negeri Mataram