NTB PROV

Profil Daerah

Pilih tab disamping untuk melihat Profil Daerah

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat,dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat. 

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.   

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, Gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma sebagai Gubernur kedua. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (Pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi.

Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menjadi Gubernur NTB yang ke empat menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998. Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si (Gubernur NTB ke lima) berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB sebagai Gubernur NTB ke enam. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini,sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Selanjutnya sesuai dengan perkembangfan zaman dan perkembangan politik, masyarakat NTB menitipkan amanah untuk memimpin pembangunan Daerah kepada Gubernur ke tujuh yaitu TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Bapak Ir. Badrun Munir, MM yang memperjuangkan visi NTB bersaing beriman dan berdaya saing dan atas keberhasilan memimpin pada priode pertama masyarakat NTB kembali mempercayakan kendali pemerintahan ke 2 kalinya pada Bapak DR. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Gubernur dan Bapak H. Muhammad Amin, SH, M.Si sebagai Wakil Gubernur pada priode tahun 2013-2018 melalui visi misi terwujudnya NTB yang beriman berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam usianya yang ke-60 Provinsi NTB kini dipimpin oleh pasangan putra dan putri terbaiknya yaitu Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj.Siti Rohmi Djalilah.

Unsur-Unsur Yang Tertulis Dalam Lambang Daerah Provinsi NTB

  • Rantai yang terdiri dari 4 berbentuk bundar dan yang 5 berbentuk segi empat, melambangkan tahun 45 (1945).
  • Padi dan kapas. Butiran padi sebanyak 58 butir, dan daun kapas sebanyak 17 dan bunga kapas sebanyak 12 kuntum yang semuanya melambangkan tanggal 17 Desember 1958 yaitu saat berdirinya Provinsi NTB.
  • Bintang segi lima yang melambangkan 5 sila dari Pancasila.
  • Gunung yang berasap menunjukkan Gunung Rinjani, gunung berapi yang tertinggi di Pulau Lombok.
  • Kubah melambangkan penduduk Provinsi NTB yang taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah agamanya.
  •  Kijang, melambangkan binatang khas yang banyak terdapat di Pulau Sumbawa.
  • Prisai sebagai bentuk luar atau latar belakangnya, melambangkan kebudayaan/kesenian rakyat Provinsi NTB dan juga melambangkan jiwa kepahlawanannya.
  • Tulisan berbunyi: NTB, ialah nama Daerah yang berpemerintahan sendiri yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa.

     Arti-Arti Warna Yang Dipakai:

  • Biru: kesetiaan, Daerah Provinsi NTB adalah Daerah yang selalu setia pada perjuangan Bangsa Indonesia.
  • Hijau: kemakmuran, kemakmuran adalah cita-cita kita semua dan juga tanda kesuburan dari Daerah Provinsi NTB.
  • Putih: Kesucian, keluhuran rakyat Provinsi NTB yang senantiasa taat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang langsung pula menjiwai rakyatnya, bercita-cita luhur dan suci serta tindak tanduk baik rokhaniah maupun jasmaniah berdasarkan kesucian.
  • Kuning: kejayaan, keberanian berjuang atas dasar kesucian itu maka membawa kita pada kejayaan.
  • Hitam: abadi, kejayaan yang berdasarkan atas landasan yang luhur akan abadi.
  • Merah: keberanian, kepahlawanan, berjiwa hidup dan dinamis untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Secara Astronomis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak antara (8010’ – 9o5) Lintang Selatan dan antara (1150  46’ – 1190  5) Bujur Timur dengan total luas wilayah NTB seluas 49.312,19 km2 terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km2 (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km2 (59,13%). 

Provinsi NTB adalah salah satu Provinsi yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Dua Pulau besar yang membentuk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. dengan rincian luas masing-masing 15.414,5 km2 (76,48%) untuk Pulau Sumbawa dan 4.738,70 km2 (23,52%) untuk Pulau Lombok dengan panjang garis pantai 2.333 km. Selain dua pulau utama tersebut terdapat sekitar 378 pulau-pulau kecil.

Dari 380 pulau yang ada di Provinsi hanya 38 pulau yang berpenghuni dan 342 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau kecil tersebut terdapat pulau (di sebut juga gili) merupakan daerah obyek wisata seperti : Pulau Moyo Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Gede, Gili Lontar, Pulau Bungin, dan beberapa gugusan pulau lainnya.

Kondisi geografis NTB sangat bervariasi. Pulau Lombok terdiri atas perbukitan dengan pusat Gunung Rinjani, terletak di tengah-tengah Pulau Lombok, serta gugusan  pegunungan  yang  terletak  di  bagian  Utara  dan  Selatan.  Sedangkan dataran rendah merupakan kawasan pertanian yang  terhampar di bagian tengah memanjang dari Timur ke Barat. Sedangkan di Pulau Sumbawa, gugusan pegunungan terdapat disepanjang pulau dan dataran rendah terletak antara bukit disepanjang pantai utara pulau Sumbawa.

Dilihat dari komposisi wilayah per daerah kabupaten/kota, bahwa Pulau Sumbawa luasnya 25.385,46 km2, dengan luas daratan 15.414,50 km2 dan perairan laut 9.970,96 km2, merupakan 3,33 kali dari luas Pulau Lombok yang luasnya mencapai 7.619,83 km2. Kabupaten yang terluas wilayahnya adalah Kabupaten Sumbawa dengan luas 11.556,44 km2(32,97% dari luas NTB), dan tersempit adalah Kota Mataram dengan luas 118,10 km2 (0,30 % dari luas NTB).

Gambaran luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi terangkum dalam gambar dan tabel berikut ini.

 

No

 

Kabupaten/Kota

Luas /(Km2)

Daratan

Lautan

Jumlah

%

1

Mataram

61,30

56,80

118,10

0,30

2

Lombok Barat

1.053,87

1.352,49

3.215,89

5,23

3

Lombok Tengah

1.208,40

397,56

1.605,96

6,00

4

Lombok Timur

1.605,55

1.074,33

2.679,88

7,97

5

Lombok Utara

809,53

-*)

809,53

4,02

PULAU LOMBOK

4.738.65

2.881,18

7.619,83

23,52

6

Sumbawa

6.643,98

4.912,46

11.556,44

32,97

7

Dompu

2.324,60

1.298,17

3.622,77

11,53

8

Bima

4.389,40

3.760,33

8.149,73

21,78

9

Kota Bima

207,50

-*)

207,50

1,03

10

Sumbawa Barat

1.849,02

-*)

1.849,02

9,17

PULAU SUMBAWA

15.414,50

9.970,96

25.385,46

76,48

PROVINSI NTB

20.153,15

29.159,04

49.312,19

100,00

Sumber :  Kanwil BPN Provinsi NTB

 

Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Undang- undang Nomor 64 tahun 1958 yang berlaku 17 Desember 1958, daerah NTB ditetapkan sebagai Daerah otonomi dengan ibukota di Mataram. Kemudian dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang didasarkan atas kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya dan sosial politik, luas daerah, jumlah penduduk, dan berbagai pertimbangan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pada tahun 1993 hingga tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah administrasi Provinsi NTB dari 7 Kabupaten menjadi 8 Kabupaten dan 2 Kota.

Secara administrasi Pemerintah Provinsi NTB tahun 2009 terdiri dari delapan kabupaten dan dua kota. Di pulau Lombok terdapat Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram. Sedangkan di pulau Sumbawa terdapat Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Secara keseluruhan Provinsi NTB menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB Tahun 2017 memiliki 117 Kecamatan, 1140 Desa/Kelurahan.

Tabel : Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut

Kabupaten / Kota Tahun 2017

No

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Jumlah Desa/Kelurahan

1

Lombok Barat

10

122

2

Lombok Tengah

12

139

3

Lombok Timur

21

254

4

Lombok Utara

5

33

5

Mataram

6

50

Jumlah

54

598

6

Sumbawa

24

166

7

Dompu

8

81

8

Bima

18

192

9

Sumbawa Barat

8

65

10

Kota Bima

5

38

Jumlah

63

543

Nusa Tenggara Barat

117

1.140

Sumber : NTB Dalam Data Tahun 2018

     * : Termasuk 5 Desa UPT Transmigran

Berdasarkan  jumlah  tersebut  Pulau  Lombok  terdapat  54  Kecamatan,  598 Desa/Kelurahan,  sedangkan   di   Pulau  Sumbawa  terdapat  63 Kecamatan, 543 Desa/ Kelurahan.

Penduduk

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2010 – 2020 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 mencapai 4.773.795 jiwa.
Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.315.234 jiwa dan perempuan sebanyak 2.458.561 jiwa, dengan rasio jenis kelamin
sebesar 94,17. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat.
Jumlah rumahtangga di Provinsi NTB adalah 1.327.948 rumahtangga dengan rata-rata anggota rumahtangga sebesar 3,68 orang.
Bila dilihat menurut kelompok umur. komposisi penduduk Provinsi NTB berbentuk pyramid dengan komposisi penduduk terbanyak
pada umur 0 – 4 tahun yaitu sebanyak 508.589 jiwa. terkecil pada kelompok umur 60 – 64 tahun.

Tenaga Kerja

Jumlah penduduk NTB berumur 15 tahun ke atas mencapai 3.334.651 orang. Penduduk yang bekerja mencapai 2.094.100 orang
(62,80%). Sekolah 321.386 orang. Mengurus Rumah Tangga 637.573 orang dan sisanya mencari pekerjaan dan penerima pendapatan.
Jumlah penduduk yang mencari pekerjaan berdasarkan Susenas mencapai 127.710 orang. Berdasarkan data yang bersumber dari
Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB. pada tahun 2014 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Provinsi NTB sebanyak 76.271 orang,
terdiri dari 47.561 lakilaki dan 28.210 perempuan. Dari jumlah tersebut yang sudah ditempatkan atau mendapatkan pekerjaan
sebanyak 52.403 orang yang didominasi oleh tenaga kerja lulusan SMU mencapai 36,79 persen (atau 19.277 orang).Jumlah TKI
yang terdaftar hingga tahun 2014 telah mencapai 46.187 orang dengan komposisi 78,42 persen laki-laki. Kalau dilihat
menurut jabatan/bidang pekerjaan terbanyak yaitu sebesar 36.005 orang bekerja di ladang dan 633 orang sebagai pembantu
rumah tangga. Dilihat menurut Negara tujuan TKI resmi asal Provinsi NTB paling banyak bekerja di Malaysia Barat dan Oman,
masingmasing sebanyak 37.398 orang dan 4.668 orang. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) PemerintahProvinsi NTB pada triwulan
I 2015 sebanyak 7.046 orang. yang terdiri dari 226 orang golongan I. 2.502 orang golongan II.
3.656 orang golongan III dan sebanyak 662 orang golongan IV.

Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB pada tahun 2019 adalah Rp. 2.012.610,- per bulan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) di Indonesia mengacu pada indikator bidang ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, perencanaan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Sementara itu tujuan Pembangunan ketenagakerjaan ada 3 (tiga) isu yang harus ditingkatkan yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja, pelatihan dan kompetensi kerja serta hubungan industrial.

Kompleksnya masalah ketenagakerjaan sangat terkait dengan berbagai faktor antara lain; tingkat pendidikan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan faktor-faktor lainnya. Hal lain adalah terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan.

Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula.

Untuk itu penanganan dibidang ketenagakerjaan khususnya para angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kualitas tenaga kerja yang rendah ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah pula atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Tidak saja disebabkan banyaknya usia putus sekolah, namun juga disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa indikator ketenagakerjaan yang ada bisa memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan ketenagakerjaan khususnya di Provinsi NTB.

Indikator-indikator tersebut antara lain : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Lapangan Pekerjaan Utama, Angkatan Kerja (Bekerja-Pengangguran), dan Bukan Angkatan Kerja.

Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran dari suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan serapan tenaga kerjanya semakin besar sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat dan ini akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum cara mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lain lain. Secara teknis upaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan misalnya menyelenggarakan bursa pasar kerja, menggalakkan kegiatan ekonomi/sektor informal, industri rumah tangga, meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, meningkatkan mutu pendidikan, mendirikan pusat latihan kerja, mendorong investasi, memperluas lapangan kerja dsb.

Listrik
Pada tahun 2011, total penjualan listrik telah mencapai 688.907 MW sementara total produksi tersedia 790.150 MW sehingga masih terdapat surplus sebesar 101.243 MW. Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kebutuhan listrik sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi maka PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat menambah 3 X 25 MW yang akan beroperasi pada tahun 2013.

Air Bersih
Keberadaan air bersih di NTB memiliki kapasitas sebesar 3.299 liter per detik, baru diproduksi sebesar 1.870 liter per detik dan yang terjual sebesar 1.519 liter per detik.

Telekomunikasi
Jumlah saluran sambungan telepon (SST) tersedia sebanyak 56.145 sst; terpakai 50.047 sst (89,14%) dan telah beroperasi beberapa stasiun pemancar telepon seluler.

Bandara
Transportasi udara di NTB terdapat 3 bandar udara yaitu Bandara Internasional Lombok yang berlokasi di Lombok Tengah, Bandara Brang Biji di Sumbawa Besar dan Bandara M. Salahudin di Bima. Bandara Internasional Lombok (BIL) mampu didarati oleh pesawat boeing 737 type 300 & 900, MD 81 & 82 dan ATR sebanyak 20 kali penerbangan dengan route dari/ke Jakarta, Surabaya, Makasar, Bali, Sumbawa, Bima, Kupang, Singapura dan Kuala Lumpur. Bandara Brang Biji (Sumbawa Besar) dapat didarati Fokker 27 dan Bandara Salahuddin (Bima) dapat didarati Fokker 27.

Pelabuhan Laut
Pelayanan transportasi laut dapat diakses melalui 3 pelabuhan laut utama. Pelabuhan utama yaitu Lembar di Lombok Barat dengan kapasitas 5000 ton, Pelabuhan Badas di Sumbawa dengan kapasitas 3000 ton, Pelabuhan Bima di Bima dengan kapasitas 3000 ton. Penyeberangan lintas Lembar-Padang Bai (Bali), lintas Labuhan Lombok (Kayangan di Lombok Timur)-Poto Tano (Sumbawa) atau sebaliknya dilayani setiap 2 jam selama 24 jam, sedangkan lintas Sape (Bima)-Labuhan Bajo (Flores NTT) dilayani 2 kali dalam  seminggu.

NTB PROV
Diskominfotik NTB © 2019 All rights reserved.

Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang

by Dinas KOMINFOTIK NTB

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: Jalan Pejanggik No. 12
Mataram, Nusa Tenggara Barat - 83122

Monday - Friday: 07:30 - 16:00 Saturday, Sunday: Closed
0370-622373