NTB PROV

Wagub : Anggaran Daerah untuk Kemajuan dan Kesejahteraan

NTB PROV

Mataram - - Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, seluruh hal potensial yang menjadi kebijakan pemerintah daerah semestinya menjadi kajian untuk dibahas dan dibuatkan regulasi untuk pemberdayaan, perlindungan dan percepatan pembangunan daerah.

"Harapan kita adalah seluruh regulasi ke arah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat", ucap Wagub.

Hal itu dijelaskannya dalam penyampaian penjelasan nota keuangan daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rapat paripurna pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di gedung DPRD, Senin (24/08). 

Wagub menyebut meski di masa pandemi beberapa kebijakan pemerintah daerah seperti industrialisasi, pemberdayaan UKM dan IKM, rekayasa teknologi oleh SMK dan STIPark NTB, penyediaan rapid test lokal berbiaya murah  merupakan upaya mengatasi dampak pandemi yang telah dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

Dikatakan Wagub, perubahan APBD 2020 sebagai upaya menampung asumsi perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan akibat pandemi Covid 19, kebijakan pemerintah pusat dan audit BPK RI terhadap APBD 2019. 

Komponen APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan berturut turut, target pendapatan dalam APBD perubahan berkurang 338,6 miliar dari 5,33 triliun dan APBD murni sebesar 5,63 triliun rupiah. Belanja daerah dalam anggaran perubahan yang direncanakan sebesar 5,39 triliun berkurang 300,25 miliar dari target APBD murni sebesar 5,71 triliun. Belanja tidak langsung bertambah 141,52 miliar dari APBD perubahan sebesar 3,31 triliun dan APBD murni sebesar 3,71 triliun. Belanja langsung dalam APBD perubahan sebesar 2,07 triliun berkurang 461,78 miliar dari APBD murni sebesar 2,53 triliun. Adapun pembiayaan daerah mengalami peningkatan dari 63,58 miliar sebesar 8,28 miliar dari APBD murni sebesar 55,3 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah pada  APBD murni sebesar 10,1 triliun, penambahannya tidak dianggarkan pada APBD perubahan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

"Penting untuk legislatif agar tetap memahami dinamika yang terjadi di masyarakat dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah sebagai sinergi dalam membangun daerah", harap Wagub. 

Dalam paripurna tersebut, DPRD NTB akhirnya menyetujui dua Raperda yakni tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan raperda perubahan no 5 tahun 2011 tentang PT Gerbang NTB Emas dengan beberapa catatan terkait kontribusi dividen BUMD dan swasta serta penyertaan modal sebesar 100 miliar pada PT GNE. 

Ketua DPRD NTB dalam pengantarnya segera akan membahas Raperda APBD Perubahan setelah disetujui Badan Anggaran dan disepakati oleh seluruh anggota dewan.

Badan Anggaran DPRD sendiri dalam sarannya yang dibacakan oleh Nauvar Farinduan menjelaskan, Banggar dan TAPD menyepakati rancangan raperda dalam sudut pandang pandemi yang sedang terjadi, adanya simpang dan penambahan sebesar 55 miliar dan penambahan 8,286 miliar dalam APBD perubahan telah terkoreksi menjadi 63,286 miliar serta perubahan pendapatan pada APBD perubahan telah terkoreksi menjadi 5,322 triliun atau sebesar 338, 639 miliar dari APBD murni sebesar 5, 671 triliun yang dalam komponen belanja dan pembiayaan mendukung refocusing anggaran pemerintah namun tetap proporsional. Di bagian lain, Banggar juga meminta eksekutif tetap bersinergi dengan legislatif serta mencari potensi PAD baru di masa pandemi. (jm/diskominfotik)


NTB PROV
Diskominfotik NTB © 2019 All rights reserved.

Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang

by Dinas KOMINFOTIK NTB

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: Jalan Pejanggik No. 12
Mataram, Nusa Tenggara Barat - 83122

Monday - Friday: 07:30 - 16:00 Saturday, Sunday: Closed
0370-622373