NTB PROV

Rakor GTRA, Dr Zul Puji Penyelesaian Pertanahan Ala Kanwil BPN NTB

NTB PROV

Mataram- Persoalan tanah bukan persoalan sederhana jika tidak mempunyai kemampuan dan kesabaran di atas orang rata-rata sehingga persoalan tanah ini bisa selesai dengan baik di NTB ini.Meski demikian persoalan tanah di NTB masih banyak PR yang harus diselesaikan.

“PR dimaksud yang masih ada sedikit masalah tersisa di Gili Trawangan, Mandalika, Rinjani dan berbagai tempat di NTB ini. Dan kami yakini kalau pola kerjasama yang tetap baik seperti saat ini dengan Kakanwil BPN NTB saya kira banyak hal bisa selesai di kemudian hari. Karena itu kami sambut baik Rakor Gugus Tugas Reformasi Agraria ini. Mudah-Mudahan beban berat yang menghadang ke depan bisa kita urai satu per satu untuk kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan bersama,” kata Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc saat membuka secara resmi Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB Tahun 2021, Rabu (13/10/2021) di Gedung Sangkareang Sekretariat Daerah NTB.

Bang Zul sapaan akrab orang nomor satu di NTB ini juga meangapresiasi pola kerjasama yang selama ini dibangun antara kanwil BPN dengan Pemda NTB yang memilki kemauan untuk selalu bersinergi dan bekerjasama dengan Pemda. “Sehingga banyak persoalan yang menurut orang luar berat, tapi karena kolaborasi dan kerjasama yang luar biasa dari Kanwil BPN semuanya bisa diselesaikan secara bertahap,” tutup Gubernur.    

Kepala Kantor Wilayah BPN NTB, Slameto Dwi Martono melaporkan, Rakor GTRA ini dilaksanakan sebagai upaya percepatan Reforma Agraria di wilayah hutan, transmigrasi, Hak Guna Usaha yang habis, dan pengembangan penataan akses ketahanan pangan di Kecamatan labangka, Sumbawa. Sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Agraria di NTB tindak lanjut Perpres 86/2018 Gubernur telah mengeluarkan SK 5-90162 tahu 2021 tentang Tim Reforma Agraria Provinsi NTB seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dilaporkan, empat Kabupaten di NTB telah melaksanakan kegiatan GTRA yaitu KLU, Lobar, Sumbawa dan Kabupten Bima. Dari Reformasi Agraria tahun 2020 lalu penataan asset sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pelepasan kawasan hutan telah ditindaklanjuti dengan kegiatan retribusi tanah yaitu pencertifikatan tanah kepada masyarakat NTB sebanyak sebanyak 604 KK dengan luas 33 hektar yang telah diserahkan Presiden sertifikatnya secara virtual pada 22 September 2020.

“Sisanya 36 ha di Lobar yang akan ditindaklanjuti tahun 2022. Demikian juga penyelesaian konflik agrarian antara salah satu PT yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat di Kab Lotim telah selesai juga diupayakan dengan musyawarah mufakat. Selanjutnya pelepasan ha katas tanah dari HGU yang diserahkan kepada masyarakat di Kab Lotim tahun 2021 sebanyak 144 sertifikat (120 KK) sudah diselesaikan,” ujar Slameto

Lanjut Kakanwil tahun ini juga reformasiaAgraria di NTB akan difokuskan juga pada penyelesaian sumber Tora yang telah diinventarisasi Pemangku Kawasan Hutan (PKH), dari tanah transmigrasi dan HGU  yang memiliki Badan Hukum, namun telah habis masa berlakunya dan juga penaataan akses terkait dengan ketahanan pangan di Kecamatan Labangka, Sumbawa.
Rakor tersebut juga dihadiri Forkompinda Prov NTB,  Sekda NTB, kepala OPD terkait Pemprov NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati KLU, Bupati Sumbawa dan Bupati Bima serta Kepala BPN Kabupaten Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Utara dan Kabupaten Bima. (Diskominfotik)

NTB PROV
Diskominfotik NTB © 2019 All rights reserved.

Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang

by Dinas KOMINFOTIK NTB

Link Penting

BPS NTB

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: Jalan Pejanggik No. 12
Mataram, Nusa Tenggara Barat - 83122

Monday - Friday: 07:30 - 16:00 Saturday, Sunday: Closed
0370-622373