Berita Instansi

 
Posted : 19 Jan 2011 10:29:37 WIB | http://www.ntb.go.id

Raker Dewan Gubernur Dijadwal Ulang Tujuh Persoalan Mendesak Perlu Dibahas Segera

Mataram, 19/1/2011 - Rapat Kerja (Raker) antara DPRD NTB dengan Gubernur NTB dan jajarannya telah dijadwal ulang.Sejumlah persoalan krusial yang mengemuka akhir – akhir ini akan menjadi topik yang dibahas dalam raker tersebut. Sedikitnya ada tujuh persoalan mendesak yang perlu dibahas segera agar tidak membias.

“Untuk raker, memang awal tahun ini kita coba agendakan,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (18/1) kemarin. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD NTB, rapat kerja antara DPRD NTB dengan Gubernur NTB memang sudah berulang kali dijadwal ulang. Namun, tak juga kunjung terealisasi.

Suryadi sendiri mengakui banyaknya kendala yang menghambat terealisasinya raker antar keda lembaga pemerintahan daerah ini. “Memang belum terealisasi karena beberapa faktor, belum ada jadwal yang tepat antara Guberbur dengan temen – temen di DPRD NTB. Mudah mudahan sekarang bisa,” ujarnya.

Menurut Suryadi, rapat kerja dengan Gubernur memang perlu dilakukan mengingat banyak masalah yang perlu ditindaklanjuti. Suryadi sendiri sempat menginventarisir persoalan yang membutuhkan pembahasan bersama dengan Gubernur. Sedikitnya, ada tujuh persoalan yang harus segera dibahas oleh DPRD NTB dengan Gubernur NTB.
 
Persoalan pertama adalah masalah divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara yang tersisa 7 persen. Selain itu ada pula persoalan pembangunan infrastruktur, penyelesaian Bandara Internasional Lombok, sejumlah proyek besar seperti Bandara Salahudin Bima, Bendungan Pandan Dure, penataan dan pengalihfungsian aset serta sejumlah program unggulan seperti PIJAR.

Masalah – masalah tersebut, menurut Suryadi memang perlu dibicarakan dengan Gubernur dalam sebuah forum tersendiri. Pembahasan antara kedua lembaga ini penting untuk menghindari membiasnya persoalan itu ke tema – tema yang kontraproduktif. Beberapaa waktu belakangan, hubungan DPRD NTB dengan eksekutif memang kerap tegang hanya karena kesalahpahaman. Persoalan semacam ini seharusnya tidak terjadi jika keduanya mau duduk bersama.

“Jadi ini perlu dibahas dalam rapat kerja. Supaya tidak terbuka di luar forum. Kita minta Gubernur untuk prioritaskan. Dan rupanya Gubernur sendiri memang berkomitmen, cuma sekarang masih ada kendala tekhnis. Dewan juga masih kunker dalam daerah,” pungkas politisi PKS ini. (aan)