TUGAS POKOK & FUNGSI (TUPOKSI)

Administrator | Selasa, 09 Desember 2014 - 13:50:49 WIB | dibaca: 5143 pembaca

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13, yakni:

Pasal 10

(1)      Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

(2)      Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3)      Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.    politik luar negeri;

b.    pertahanan;

c.     keamanan;

d.    yustisi;

e.    moneter dan fiskal nasional; dan

f.      agama.

(4)      Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusanpemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa

(5)      Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

a.    menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b.    melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau

c.     menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

 

Pasal 11

(1)      Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

(2)      Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan. daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

(3)      Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

(4)      Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkanoleh Pemerintah.

 

Pasal 12

(1)        Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

(2)        Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

 

Pasal 13

(1)        Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

a.    perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.    perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.     penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d.    penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.    penanganan bidang kesehatan;

f.      penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g.     penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h.    pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i.      fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

j.      pengendalian lingkungan hidup;

k.     pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l.      pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m.   pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n.    pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

o.    penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan

p.    urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2)        Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

 

Tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum dalam dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dalam pasal 25 sampai dengan pasal 27, yakni:

Pasal 25

Kepala daerah mempunyaitugas dan wewenang:

a.    memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b.    mengajukan rancangan Perda;

c.     menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d.    menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e.    mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f.      mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g.     melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 26

(1)  Wakil kepala daerah mempunyai tugus:

a.    membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

b.    membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup;

c.     memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

d.    memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;

e.    memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

f.      melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yangdiberikan oleh kepala daerah; dan

g.     melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepaladaerah berhalangan.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(3)  Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

 

Pasal 27

(1)  Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepaladaerah mempunyai kewajiban:

a.    memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.    meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c.     memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d.    melaksanakan kehidupan demokrasi;

e.    menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;

f.      menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

g.     memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

h.    melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

i.      melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

j.      menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;

k.     menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

(2)  Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

(3)  Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diaturdalam Peraturan Pemerintah.

 

Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah diatur dala Permendagri No. 24 Tahun 2011 Bab II Pasal 2 yang berbunyi :

(1)    Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi:

a.   koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;

b.   koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

c.    koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

d.   koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e.   koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota;

f.    pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  daerah kabupaten/kota;

g.   menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h.   menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;

i.    memelihara stabilitas politik; dan

j.     menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

(2)    Selain melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.