TUGAS POKOK & FUNGSI (TUPOKSI) SKPD

Administrator | Selasa, 09 Desember 2014 - 14:25:54 WIB | dibaca: 4477 pembaca

A. Sekretariat Daerah

(1)      Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

(2)      Sekretariat Daerah Menyelenggarakan Fungsi :

a.    Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b.    Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c.    Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perintahan daerah;

d.    Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat DPRD

(1)      Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)      Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a.    Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b.    Penyelenggaraan administrasi keuangan kesekretariatan DPRD;

c.    Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan

d.    Mengkoordinasikan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

C. DINAS-DINAS

(1)      Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

(2)      Dinas daerah menyelenggarakan fungsi :

a.    Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Inspektorat

(1)      Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

(2)      Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.    Perencanaan program pengawasan;

b.    Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c.    Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan;

e.    Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BAPPEDA

(1)      Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2)      Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan;

e.    Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN

(1)      Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dan penelitian.

(2)      Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, dan penelitian;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, dan penelitian;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, dan penelitian;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, dan penelitian;

e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

(1)      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri.

(2)      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. BADAN KETAHANAN PANGAN

(1)      Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

(2)      Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;

e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. BADAN PENANAMAN MODAL

(1)      Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

(2)      Badan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;

e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

(1)      Badan Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

(2)      Badan Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;

e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

(1)      Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

(2)      Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

L. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

(1)      Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

(2)      Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(1)      Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan.

(2)      Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;

e.    Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

N. RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

(1)      Rumah Sakit Umum Provinsi adalah pelayanan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

(2)      Rumah Sakit Umum Provinsi dipimpin oleh Direktur.

(3)      Rumah Sakit Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

(4)      Rumah Sakit Umum Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.    Melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan kesehatan;

b.    Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;

c.    Melaksanakan upaya rujukan (sistem referal);

d.    Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan;

e.    Pengkoordinasian dan pembinaan rumah sakit umum;

f.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

O. RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI

(1)      Rumah Sakit Jiwa Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya kesehatan khusus jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan khusus jiwa, pencegahan penyakit khusus jiwa dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan khusus jiwa, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Jiwa Kelas B.

(2)      Rumah Sakit Jiwa Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.    Melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan jiwa;

b.    Melaksanakan upaya kesehatan jiwa masyarakat;

c.    Melaksanakan pelayanan upaya pencegahan, terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

d.    Melaksanakan pelayanan rujukan;

e.    Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan jiwa;

f.    Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan Rumah Sakit jiwa;

g.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

P. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(1)      Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

(2)      Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

b.    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

c.    Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

d.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

e.    Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Q. KANTOR PENGHUBUNG

(1)      Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2)      Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.    Pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan swasta di Jakarta;

b.    Pengkoordinasian dan pembinaan masyarakat daerah di Jakarta;

c.    Pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;

d.    Pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah;

e.    Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya;

f.    6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.