Program Unggulan

Populasi Sapi NTB 4 Besar Nasional

Administrator | Rabu, 10 Desember 2014 - 07:27:17 WIB | dibaca: 8157 pembaca

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB menyatakan jumlah populasi sapi di daerah ini pada tahun 2013 lalu sebanyak 1.002.731 ekor. Angka ini mengacu hasil pendataan yang dilakukan sampai akhir Desember 2013. Dengan angka populasi sapi lebih dari 1 juta ekor itu, Disnakeswan mengatakan, NTB pada posisi nomor empat besar nasional.

 

Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menjelaskan munculnya perbedaan data dengan Badan Pusat Statistik  (BPS) NTB terkait jumlah populasi sapi sesuai sensus ternak tahun 2013, disebabkan karena data BPS dikeluarkan per 1 Mei 2013 dengan jumlah populasi sapi dan kerbau mencapai 729.050 ekor.

 

“BPS itu hanya mengeluarkan data sekali pada 1 Mei 2013 berdasarkan hasil sensus ternak 2013 dengan jumlah populasi yang tercantum itu. Kami Dinas Peternakan ada kegiatan setiap akhir tahun itu updating data. Hasil itulah yang jadi acuan. Tentunya, dari Mei ke Desember itu  pasti berubah datanya,” jelasnya.

 

Diungkapkan, proses kelahiran ternak sapi biasanya paling tinggi terjadi pada bulan Juli-Agustus. Pasalnya, pada saat itu ketersediaan pakan cukup banyak. Ia menambahkan, pihaknya juga menggunakan hasil kajian Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) untuk mengetahui tingkat kelahiran sapi dan kerbau di daerah ini.

 

Dimana, hasil kajian Unram bahwa tingkat  kelahiran sapi mencapai 60 persen.  Namun yang digunakan Disnakeswan adalah rata-rata 40 persen. Dengan angka kelahiran sebesar 40 persen maka akan menghasilkan populasi sapi sebanyak 1.003.000 ekor. Namun dari hasil updating data yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten/kota, jumlah populasi sapi di NTB pada tahun 2013 mencapai 1.002.731 ekor.

 

“Itulah data kita yang kita pegang. Kita itu sebenarnya posisi sekarang (2013) itu ranking empat nasional untuk jumlah populasi  sapi. Untuk tahun sebelumnya (2012) itu kita posisi 7 nasional,’’ ujarnya.

 

Dengan jumlah populasi sapi sebanyak 1.002.731 ekor, potensi sapi potong 155.979 ekor atau setara 19.497 ton daging. Jumlah konsumsi dalam daerah sebanyak 60.000 ekor setara dengan 7.500 ton daging. Sedangkan yang dikirim ke luar daerah sebanyak 34 ribu ekor.

 

“Selisih itu digunakan untuk menyikapi ketika ada antisipasi pada hari-hari besar, kebutuhan meningkat. Itu sudah kita hitung bersama-sama dengan teman-teman kabupaten/kota,’’ imbuhnya. Ditambahkan, Pemprov. NTB saat ini mempunyai program memperbanyak induk betina. Dimana populasi sapi betina dengan jantan 80 berbanding 20 persen.

 

NTB Pusat Pengembangan Sapi

 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan dua kawasan strategis nasional untuk pengembangan peternakan sapi di NTB. Dua kawasan itu menjadi fokus pengembangan peternakan sapi pada 2015 mendatang. Dua kawasan strategis nasional ini sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.50 tahun 2012 berada di kawasan NTB I dan kawasan NTB II.

 

Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan, untuk kawasan NTB I meliputi Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Di kawasan ini pengembangan ternak sapi berbasis padang penggembalaan atau sistem Lar/So. Sementara untuk pengembangan ternak sapi di kawasan NTB II di Pulau Lombok berbasis kandang kolektif. Pemerintah Provinsi NTB juga mencanangkan dua daerah menjadi kawasan strategis provinsi yaitu Jeringo Lombok Timur dan Banyumulek Lombok Barat.

 

Pada 2015 mendatang, anggaran dari APBD Provinsi NTB yang dibutuhkan untuk pengembangan peternakan itu sekitar Rp 30 miliar. Dengan rincian untuk pengembangan sapi Bali berbasis teknologi inseminasi buatan sebesar Rp 10 miliar. Kemudian optimalisasi pembibitan sapi berbasis padang penggembalaan Rp 5 miliar. Pemurnian sapi Brangus Galur Lombok Rp 5 miliar. Dan pengembangan kawasan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Banyumulek Rp 10 miliar.

 

Pengembangan kawasan SIDA ini untuk menjadikan Banyumulek sebagai miniatur pengembangan peternakan. Kemudian disana juga ditempatkan produk peternakan yang unggul pasca panen dan outlet yang dihasilkan dari produk peternakan.

 

Berlakukan Sistem Ternak

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sedang menyiapkan kartu ternak untuk lebih dari 450 ribu sapi yang di Pulau Lombok. Selain untuk memastikan jumlah sapi secara realistis, pembuatan kartu ternak ini juga untuk menekan angka pencurian ternak sapi di daerah ini.

“Pembuatan kartu ternak ini akan menyasar seluruh ternak sapi tanpa kecuali. Data yang ada di kami jumlah ternak sapi di Lombok mencapai 450 ribu ekor,” ujar Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani.

Awal Agustus ini, proses pendataan ternak-ternak yang akan mendapatkan kartu ini telah dilakukan. Pendataan melibatkan seluruh pemerintah desa. Sehingga data yang dihimpun bisa benar-benar akurat. Rencananya, pendataan juga akan dimanfaatkan untuk pemeriksaan dan pemberian vaksin pada ternak. Sehingga bisa dipastikan ternak sapi yang berada di seluruh Pulau Lombok, adalah ternak yang terbebas dari penyakit.

Selanjutnya, setelah pembuatan kartu ternak tahap awal ini, maka setiap sapi yang lahir nantinya akan langsung didata dan mendapatkan kartu ternak baru. Kartu ternak ini dicetak dengan sistem khusus. Sehingga tidak mudah dipalsukan.” Kartunya akan ada hologram,” terang Budi.

Diakui, pembuatan model kartu ternak ini bukanlah hal baru. Hal ini sebelumnya juga pernah diterapkan di Lombok. Namun belakangan ini tidak diaktifkan. Sehingga umumnya ternak sapi di daerah ini tidak memiliki kartu ternak lagi.

Kartu ternak ini nantinya akan memuat data-data ternak sapi bersangkutan. Termasuk pula ciri-ciri khusus yang akan diketahui oleh dokter hewan. Sehingga memudahkan identifikasi jika ada ternak hilang. Dengan kartu ternak ini, maka transaksi jual beli di pasar hewa juga harus menyertakan kartu ternak. Tak boleh lagi ada sapi yang diperjualbelikan tanpa kartu ternak.

Sementara itu, Direktur Pembibitan Ternak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kementerian Pertanian RI, Ir. H. Abubakar, SE, MM mengatakan, sebelum pengkartuan ternak ini diberlakukan secara nasional, utamanya diterapkan di delapan provinsi penyangga ternak utama di Indonesia, yakni NTB, Lampung, Sulsel, NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah melakukan pengkajian terhadap sistem pengkartuan ternak ini di NTB, yang secara nasional menginisiasi program ini pada beberapa tahun silam. “NTB sebagai pilot projek, sebelum kita berlakukan di Indonesia. Kita belajar dulu sistem penerapannya,” katanya.

Dengan pemberlakuan kartu ternak ini, maka dapat dideteksi perkembangan ternak secara berkala, pemberian jaminan kesehatan hewan secara berkala, termasuk untuk mengetahui asal muasal dan data keluar masuk ternak dari setiap daerah. Bahkan, dengan pengkartuan ini, maka jelas jumlah ternak yang dipotong setiap tahunnya di suatu daerah.

“Jadi kedepan, kalau tidak ada kartunya, tidak boleh dipotong, tidak boleh keluar masuk daerah lain. Bahkan kartu ini akan menjadi jaminan kesehatan ternak, tidak manusia saja yang punya Jamkesmas,” tambahnya.

Kartu ternak ini, akan merinci berapa umur ternak, jenis kelamin, nama pemiliknya, daerah asalnya. Dengan demikian, cara ini diharapkan juga akan meminimalisir pencurian ternak. Dari semua perhitungan ternak. Dari semua perhitungan, distribusi ternak akan lebih tertib, karena akan terdata secara rinci.

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE Secara umum, kata Abubakar, NTB menjadi daerah yang cukup strategis sebagai penyangga swasembada daging nasional. Bahkan, daerah ini oleh pemerintah pusat dipandang luar biasa di bidang ternak, karena sudah mampu menjadi daerah nomor satu penyuplai bibit ternak di Indonesia. Kedepan tentu akan diupayakan perhatian lebih dalam hal dukungan program oleh pusat.