Berita Instansi

LPSE NTB Raih National Procurement Award 2016

Administrator | Jumat, 11 November 2016 - 08:49:09 WIB | dibaca: 1804 pembaca

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Barat, meraih penghargaan National Procurement Award 2016 untuk kategori Peran LPSE Provinsi, yang diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI),  Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng pada rangkaian acara Rapat Kerja Nasional LPSE ke-12 tahun 2016, hari Kamis (3/11/2016), di Balai Kartini Jakarta. Penghargaan untuk LPSE Provinsi NTB diterima oleh Kepala Biro Umum Provinsi NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si, selaku Pembina LPSE Provinsi NTB, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat.   
 
Kepala LPSE NTB, I GP Aryadi, S. Sos, M.H, menyatakan penghargaan ini merupakan buah kerja sama yang solid dari seluruh aparatur LPSE NTB. “Kerjasama yang baik dilandasi ketulusan dalam berkarya tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat, “ ujarnya”. “Kedepannya, marilah kita terus berkarya dan berprestasi bagi kemajuan daerah ini”, tegas Kepala Bagian Kesekretariatan dan PDE Provinsi NTB ini.  

Penghargaan yang diterima oleh LPSE Provinsi NTB ini merupakan yang ketiga kalinya, setelah pada tahun 2015 dan 2014  mendapatkan penghargaan di ajang yang sama. Penghargaan yang diterima LPSE NTB di tahun 2016 ini sama dengan yang diterima di tahun 2015, yaitu pada kategori Peran LPSE Provinsi, yaitu sebuah penghargaan yang diberikan kepada provinsi yang dinilai berhasil melaksanakan peran LPSE Provinsi dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien.  Pada tahun 2014, LPSE NTB meraih National Procurement Award  untuk kategori Komitmen Pencapaian Inpres Nomor 2 Tahun 2014, yaitu penghargaan yang diberikan kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Pada Rakernas 2016 ini, LKPP sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik, memberikan penghargaan untuk tujuh nominasi , yaitu kategori ”Komitmen 100% e-Procurement”,  ”Leadership dalam Transformasi Pengadaan secara Elektronik”,  “Komitmen Penerapan Standar LPSE: 2014”, “Inovasi LPSE”, “Peran LPSE Provinsi”, “LPSE Fighting Spirit”, dan “The Rookie”, yang diberikan sebagai salah satu wujud penghargaan LKPP kepada LPSE yang berprestasi dan berkontribusi dalam menciptakan inovasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.   

LPSE provinsi memiliki peran penting dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien, antara lain dengan menjamin pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)  beserta infrastruktur pendukungnya , melayani registrasi dan verifikasi pengguna SPSE,  memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), menfasilitasi  Panitia Pengadaan (ULP) dalam mengumumkan pelaksanaan pengadaan dan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik serta memberikan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis operasional kepada seluruh masyarakat agar dapat mengakses dan memanfaatkan LPSE dengan sebaik-baiknya.

Salah satu layanan andalan LPSE NTB yang sudah berjalan selama lima tahun terakhir adalah layanan 24 jam untuk masyarakat pengguna SPSE, yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan optimal bagi para penyedia atau masyarakat yang mengalami kendala menggunakan layanan LPSE.  LPSE Provinsi NTB juga menyediakan bidding room dan akses internet yang memadai dan dapat digunakan tanpa biaya oleh para penyedia ketika mengalami kendala dalam meng-upload dokumen.
Hingga bulan Oktober 2016, LPSE Provinsi NTB telah memfasilitasi 326 paket, terdiri dari 293 paket APBD dan 33 paket APBN. Dari 326 paket tersebut, 8 paket kegiatan APBD masih dalam proses, sementara yang lainnya telah selesai. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015, total paket yang dilaksanakan melalui LPSE NTB sebanyak 381 paket, terdiri dari 90 paket APBN dan 291 paket APBD. Efisiensi terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berhasil dicapai pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 10.69 % untuk paket APBD dan 7.78 % untuk paket APBN. Tingkat efisiensi ini meningkat jika dibandingkan dengan efisiensi HPS tahun 2015 yang sebesar 7.51 % untuk APBD dan 5.16 % untuk paket APBN.

Pada kesempatan Rakernas LKPP 2016, Kepala LKPP-RI memberikan apresiasi kepada seluruh personil LPSE atas kerja keras membangun layanan pengadaan yang berkredibilitas serta memberikan andil besar terhadap peningkatan jinerja pengadaan nasional. Dalam hal ini, ia berharap, seluruh kepala daerah memberikan dukungan yang konsisten kepada personil LPSE di daerah masing-masing.  
Rapat Kerja Nasional LPSE 2016 mengangkat tema “Penguatan Peran Serta LPSE dalam Pembangunan Nasional yang Berkualitas”, merupakan komitmen LKPP untuk terus meningkatkan antusiasme LPSE seluruh Indonesia dalam kontribusinya terhadap pembangunan bangsa. Jumlah LPSE terus meningkat dari tahun ketahun sejak pertama kali dilaksanakan di tahun 2008. LPSE yang ketika itu hanya berjumlah 33 buah, pada tahun 2016 mencapai 644 LPSE yang tersebar di kementerian, lembaga, intansi, dan pemerintah daerah.