Diposting : 21 Feb 2012 12:21:27 WIB | 588 Pembaca, 0 Komentar

BERITA MEDIA - PEMDA NTB
DPRD NTB TETAPKAN PERDA PENGELOLAAN TAMBANG MINERBA
     
Oleh : antaramataram.com  

Selasa 21/02/2012

Mataram - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, yang mengatur tentang pengelolaan tambang mineral dan batubara, setelah berkali-kali melakukan penyempurnaan.

Penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan tambang mineral dan barubara (minerba) itu, dicapai dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Senin.
Hadir dalam rapat paripurna DPRD NTB itu Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir, dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di jajaran Pemerintah Provinsi NTB.

Penetapan perda itu, dilakukan setelah mendengar pandangan akhir Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Tambang Minerba DPRD NTB.
Pansus itu menyampaikan pandangan akhirnya setelah melaksanakan studi komparatif di Provinsi Sumatera Utara, yang dilanjutkan dengan konsultasi akhir di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, 12-15 Februari 2012.
Ketua Pansus Pengelolaan Tambang Minerba DPRD NTB Ruslan Turmudji, mengatakan, perda pengelolaan pertambangan minerba yang ditetapkan itu berisi 16 bab, 60 pasal dan 132 ayat, yang diharapkan mampu mengakomodasi 19 kewenangan pemerintah provinsi dan menjawab 12 isu strategis.

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang pertambangan sesuai Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain pembinaan dan pengawasan, pengaduan masyarakat, pengaturan jasa usaha lokal dan ketentuan lainnya seperti tata cara penutupan tambang.

Dalam undang undang minerba itu, pemerintah provinsi juga berperan dalam pengusahaan pertambangan minerba yakni pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pemberian UIP, dan pengaturan seluruh kegiatan pengelolaan pertambangan.

Wewenang itu dapat berupa kegiatan penyelidikan, pengelolaan dan pengusahaannya dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Sementara isu-isu strategis di bidang pertambangan minerba yang patut disikapi pemerintah provinsi antara lain, optimalisasi potensi usaha penambangan lokal, penyelesaian konflik tambang, dan keterbukaan informasi publik atau jaminan transparansi.

"Memang agak lama pembahasannya hingga penetapan, karena ada banyak yang hal yang disempurnakan, dan butuh referensi tambahan dari berbagai pihak," ujarnya.

Ruslan menyontohkan referensi terkait pengaturan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan kepala daerah, namun dikehendaki pencabutannya oleh masyarakat banyak.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Bima, yakni adanya tuntutan pencabutan IUP usaha pertambangan, namun Bupati Bima Ferry Zuilkarnaen merasa tidak mempunya alasan yang mendasar.

"Gubernur NTB pun tidak memiliki alasan untuk itu, sehingga kami atur dalam pasal perda pengelolaan tambang itu," ujarnya.

Pasal lainnya, kata Ruslan, mempertegas soal wilayah usaha pertambangan pada setiap tahapan kegiatan, yang sekarang masih dirasakan multitafsir sehingga memicu aksi-aksi massa yang berujung tindakan anarkis.

Batas wilayah pertambangan pada setiap tahapan kegiatan harus jelas. Tahapan eksplorasi, misalnya, yang boleh mencakup wilayah mana saja agar tidak melibatkan lokasi permukiman dalam areal wilayah tambang pada tahapan itu.

"Demikian pula pada tahapan eksploitasi, harus jelas definisi wilayah usaha pertambangannya pada tahapan itu, agar menutup ruang protes pihak-pihak tertentu. Masalah ini juga telah mencuat di Kabupaten Bima," ujarnya.

Ruslan juga menyebut permasalahan "smelter" atau penampungan konsentrat hasil eksploitasi yang juga diatur dalam perda tersebut.

Perda tersebut juga mengatur kewenangan pemerintah provinsi dalam pengawasan lingkungan tambang dan keberlanjutan usaha penambangan, dan kewenangan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan warga miskin di lingkar tambang, dan kewenangan pengawasan dana tanggungjawab sosial perusahaan tambang.

"Harus ada pengaturannya, karena selama ini terkesan dana CSR perusahaan tambang dimanfaatkan semau-maunya, sehingga ada kesan politik di sana," ujarnya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu mengakui, usul saran Deputy Direktur Hubungan Komersial Dirjen Minerba Kementrian ESDM, Muhammad Taswin, dan Sony Heru Prasetyo dari Bagian Hukum dan Perundang Undangan Dirjen Minerba, sudah diakomodasikan dalam perda itu.

Saat berkonsultasi ke Jakarta, kedua pejabat Kementerian ESDM itu menyarankan perda pengelolaan tambang minerba di NTB itu harus mengatur hal-hal yang lebih spesifik, agar tidak tumpang-tindih dengan aturan yang lebih tinggi.

"Kami pahami usul-saran Kementerian ESDM, bahwa hal-hal umum telah diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, sehingga kami mengatur yang lebih spesifik," ujarnya. (*)



0 Komentar untuk - "DPRD NTB TETAPKAN PERDA PENGELOLAAN TAMBANG MINERBA"



Silahkan tulis komentar Anda pada form berikut :

  Nama Anda
  Alamat e-Mail
  Website
  Komentar
 

Tuliskan Kode Diatas
 

 

BERITA MEDIA LAINNYA
07 Okt 2014 08:09:21 WIB - 119 pembaca, 0 komentar
Kata Moeldoko Soal TNI Sematkan Brevet ke Gubernur
Selasa, 07/10/2014 Panglima TNI Jenderal Moeldoko memasangkan baret hitam kepada Gubernur NTB, M Zainul Majdi, saat pembaretan dan penyematan brevet di Markas Komando Armatim, Surabaya,...
 
24 Sep 2014 09:30:25 WIB - 196 pembaca, 1 komentar
Gubernur NTB jadi Pembicara "IGIF" di Korsel
Rabu, 24 September 2014 Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zinuk Majdi menjadi pembicara dalam “international Green Island Forum” (IGIF) di Korea Selatan pada 23-26 September 2014. Asisten Bidang...
 
17 Sep 2014 14:21:51 WIB - 592 pembaca, 2 komentar
Hari Ini, Pendaftaran CPNS Serentak di NTB
Rabu, 17 September 2014 Mataram  (Suara NTB) - Rabu (17/9)  ini, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB mulai membuka pendaftaran  penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebelumnya,...
 
16 Sep 2014 09:45:46 WIB - 115 pembaca, 0 komentar
52 Persen Terealisasi
Selasa, 16 September 2014 GUBERNUR NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi menyatakan selama tiga tahun pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di kawasan koridor...
 
11 Sep 2014 15:13:11 WIB - 89 pembaca, 0 komentar
Gubernur NTB Resmikan Pusat ITE Daerah
Kamis, 11 September 2014 Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi meresmikan pusat data dan informasi daerah atau balai layanan informasi teknologi edukasi (Bale ITE) di Jalan...
 
Arsip Berita Lainnya  


SMS dari 62819********
Pak Gub.sya prihatin atas demo para supir taksi utk melarang damri beroperasi di dalam BIL.klo bisa DAMRI JANGAN STOP BEROPERASI...

Jawaban Gubernur NTB

Aspirasi ini tentu menjadi pertimbangan pemprov dan sampai hari ini kita tetap mengoperasikan DAMRI.

...
Lihat Jawaban  










 

Hubungi Pemprop NTB

Dikpora NTB
Dishubkominfo NTB
Disnakkeswan NTB
Dispenda NTB
Dinas Pekerjaan Umum NTB
Dinas Perkebunan NTB
Dinas Pertambangan & Energi NTB
Dinas Kebudayaan & Parawisata NTB
Dinas Kehutanan NTB
Dinas Koperasi NTB
Dinas Kesehatan NTB
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi NTB
BP3ED Disperindag NTB
Rumah Sakit Jiwa NTB
Badan Ketahanan Pangan NTB
Badan Koordinasi Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu NTB
Badan Perpustakaan & Arsip NTB
Badan Pemberdayaan Perempuan
Badan Perencanaan Pembangunan
Biro AP & ULPBJP NTB
Biro Keuangan NTB
Biro KSDA NTB
Komisi Informasi NTB
*** Direktori Online NTB ***


 

Kabupaten & Kota

Kota Mataram

Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Dompu
Kabupaten Bima
Kota Bima
 

Link Terkait

PPID Provinsi NTB
Portal Republik Indonesia
Harian Antara Mataram
Harian Suara NTB

 

NTBPROV.GO.ID adalah Website Resmi Provinsi NTB@2014 - Humas NTB & Santel PDE Biro Umum