Diposting : 30 Okt 2010 05:50:47 WIB | 901 Pembaca, 1 Komentar

BERITA INSTANSI - SETDA NTB
NTB Upayakan Penerapan SIMDA-BMD Setelah 2011
     
Oleh : AntaraMataram,com  

Mataram 30/10/2010  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengupayakan penerapan program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Barang Milik Daerah dapat direalisasi setelah 2011.

         Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Awaludin, di Mataram (29/10),  mengatakan pemasangan program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Barang Milik Daerah (BMD) di jajaran Pemprov NTB baru akan rampung di akhir 2011.  
    "Dengan demikian, diperkirakan setelah 2011 atau awal 2012 baru penerapan aplikasi Simda-BMD itu dapat direalisasikan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan penilaian wajar tanpa pengecualiaan (WTP) akan dicapai pada 2013," ujarnya.

         Menurut Awaludin, pemerintah daerah dituntut untuk bisa menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi tinggi, sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat memahami dan melaksanakan sistem baru dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah.

         Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menghasilkan banyak produk yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam membenahai manajemen pemerintahan daerah.

         Produk-produk sektor teknologi informasi itu yakni Program Aplikasi Komputer Simda Versi 2.1., Program Aplikasi Komputer Simda-BMD dan Program Aplikasi Komputer Simda Gaji.

         Program Aplikasi Komputer Simda versi 2.1. merupakan program aplikasi yang ditunjukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

         Hasil akhir dari aplikasi ini Simda Versi 2.1. yakni bidang penganggaran berupa  rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), APBD beserta perubahannya, dan surat penyediaan dana (SPD).

         Bidang penatausahaan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian lainya.

         Bidang akuntansi dan pelaporan berupa jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca.

         Program aplikasi ini juga didukung dengan buku manual sistem dan prosedur penganggaran, buku manual sistem dan prosedur penatausahaan, buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan buku pedoman pengoperasian aplikasi Simda Versi 2.1
    Sementara Simda-BMD merupakan program aplikasi untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan barang daerahnya dalam perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

         Hasil akhir penerapan aplikasi Simda-BMD itu yakni untuk bidang perencanaan berupa daftar rencana pengadaan barang daerah dan daftar rencana pemeliharaan barang daerah.

         Bidang pengadaan berupa hasil pengadaan dan daftar hasil pemeliharan barang, bidang penatausahaan berupa  kartu inventaris ruangan (KIR), kartu inventaris barang (KIB), buku inventaris (BI), daftar mutasi barang daerah, dan rekapitulasi hasil sensus.

         Bidang penghapusan, berupa daftar barang yang dihapuskan, dan bidang akuntansi berupa daftar barang yang masuk neraca beserta lampiran neraca dan daftar penyusutan aset tetap.

         Program aplikasi itu didukung dengan Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA BMD.

         Sedangkan program aplikasi komputer Simda gaji merupakan program aplikasi untuk membantu pemerintah daerah dalam pengolahan data gaji pegawai.

         Hasil akhirnya berupa daftar gaji, daftar pegawai dan register. Program aplikasi ini juga didukung dengan buku pedoman pengoperasian aplikasi Simda gaji.

         Dengan menggunakan beragam program aplikasi tersebut, maka kelebihan dan kemudahan yang diperoleh pemerintah daerah yakni "data base" terpadu, tidak perlu input berulang-ulang untuk data yang sama, data yang masuk akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin) dan fleksibel.

         "Selain itu, pemerintah daerah dapat menghasilkan informasi sesuai kebutuhan output dapat disesuaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ouput dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan/kebijakan," ujar Awaludin.(*)



1 Komentar untuk - "NTB Upayakan Penerapan SIMDA-BMD Setelah 2011"

by : Ahmad Kadafi (16 Nop 2010 06:12:35 WIB)
Bagus tapi numpang nanya... kalau lebih dari 21 hari masa percobaan trus servernya minta pin..? Pinnya kita cari dimana..?



Silahkan tulis komentar Anda pada form berikut :

  Nama Anda
  Alamat e-Mail
  Website
  Komentar
 

Tuliskan Kode Diatas
 

 

BERITA INSTANSI LAINNYA
20 Okt 2014 10:52:27 WIB - 5 pembaca, 0 komentar
Dijadikan Model, LPSE NTB terus Berbenah
Pengelolaan LPSE NTB mulai tahun 2014 ini  dijadikan pilot project modernisasi pengadaan pemerintah  bersama 8 provinsi lainnya...
 
16 Okt 2014 15:06:15 WIB - 37 pembaca, 0 komentar
SUNATAN MASSAL
Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar sunatan massal di...
 
15 Okt 2014 15:38:39 WIB - 87 pembaca, 0 komentar
ERICA: “PEREMPUAN NTB HARUS BEBAS KANKER RAHIM”
etua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, dalam sosialisasi Program Deteksi Dini Kanker Serviks yang digelar di Pendopo Gubernur (15/10) menghimbau kepada seluruh peserta yang...
 
08 Okt 2014 20:59:46 WIB - 109 pembaca, 1 komentar
Study Banding Bumi Sejuta Sapi Pemprov. Kalbar Di NTB
Rombongan dari Biro Organisasi Pemprov Kalimantan Barat sejumlah 12 orang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rombongan Pemprov Kalbar ini diterima langsung oleh Asisten...
 
08 Okt 2014 08:51:05 WIB - 84 pembaca, 0 komentar
Pemprov Jateng Belajar Reformasi Birokrasi Ke NTB
Biro Organisasi dan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterima...
 
Arsip Berita Lainnya  


SMS dari 62878********
ASSALAMUALAIKUMkenapa guru yg ngajar wakt mlm dan hanya pelajaran quran diajarkan cumam dia dikasi THR sedang guru madrasah diniyah awwaliyah...

Jawaban Gubernur NTB

Pemberian THR dari Pemerintah tidak ada, mungkin itu THR dari interen masing-masing Terima kasih

...
Lihat Jawaban  










 

Hubungi Pemprop NTB

Dikpora NTB
Dishubkominfo NTB
Disnakkeswan NTB
Dispenda NTB
Dinas Pekerjaan Umum NTB
Dinas Perkebunan NTB
Dinas Pertambangan & Energi NTB
Dinas Kebudayaan & Parawisata NTB
Dinas Kehutanan NTB
Dinas Koperasi NTB
Dinas Kesehatan NTB
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi NTB
BP3ED Disperindag NTB
Rumah Sakit Jiwa NTB
Badan Ketahanan Pangan NTB
Badan Koordinasi Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu NTB
Badan Perpustakaan & Arsip NTB
Badan Pemberdayaan Perempuan
Badan Perencanaan Pembangunan
Biro AP & ULPBJP NTB
Biro Keuangan NTB
Biro KSDA NTB
Komisi Informasi NTB
*** Direktori Online NTB ***


 

Kabupaten & Kota

Kota Mataram

Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Dompu
Kabupaten Bima
Kota Bima
 

Link Terkait

PPID Provinsi NTB
Portal Republik Indonesia
Harian Antara Mataram
Harian Suara NTB

 

NTBPROV.GO.ID adalah Website Resmi Provinsi NTB@2014 - Humas NTB & Santel PDE Biro Umum